Oleh: Elihami Abdul Hafid
Akademisi & Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM)

Muhammadiyah hari ini adalah salah satu kekuatan intelektual terbesar di Asia Tenggara. Raksasa Akademik di Atas Pasir Digital: Krisis Kedaulatan Data 164 PTMA di Era Bencana dan Geopolitik

Dengan 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yang tersebar dari Aceh hingga Papua, ditambah Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM) sebagai simpul internasional di Kuala Lumpur, Muhammadiyah sesungguhnya memiliki modal luar biasa untuk memimpin arah peradaban pendidikan Islam modern. Lebih dari 600.000 mahasiswa, sekitar 30.000 dosen dan tenaga kependidikan, serta ribuan artikel ilmiah yang diproduksi setiap tahun menjadikan Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan kekuatan epistemik yang nyata di tingkat regional Asia Tenggara.

Namun di balik kemegahan ini, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius dan jujur: apakah bangunan intelektual raksasa ini berdiri di atas fondasi digital yang berdaulat, atau justru di atas pasir rapuh milik pihak lain?

Blind Spot Keilmuan: Ketika Teknologi Absen dari Peta Peradaban

Pertanyaan ini bukan retorika kosong. Ia berangkat dari kegelisahan akademik yang dibuktikan secara empiris melalui riset bibliometrik terbaru menggunakan pemetaan VOSviewer. Hasilnya mencengangkan. Riset-riset pendidikan Islam dan pendidikan tinggi termasuk yang lahir dari ekosistem PTMA sangat dominan pada isu-isu normatif seperti religious education, character education, dan higher education. Kita kuat dalam diskursus nilai, moral, dan pedagogi.

Namun pada saat yang sama, kata kunci strategis seperti technology, integration, apalagi data center, digital infrastructure, dan cloud sovereignty, nyaris tidak memiliki tempat dalam peta keilmuan kita. Ini bukan sekadar celah riset, melainkan blind spot peradaban. Kita sibuk membicarakan masa depan pendidikan Islam, tetapi abai terhadap fondasi digital yang menopang keberlanjutan masa depan itu sendiri.

Selama ini teknologi dipahami sebatas alat bantu: Zoom, Google Classroom, LMS, atau aplikasi AI. Padahal, dalam lanskap global hari ini, teknologi bukan lagi alat, melainkan infrastruktur eksistensial. Ia menentukan siapa yang menguasai data, siapa yang mengendalikan pengetahuan, dan siapa yang berhak menentukan arah masa depan. Pendidikan tinggi yang tidak memiliki kedaulatan digital sejatinya sedang menyiapkan dirinya sendiri menjadi koloni baru koloni data dan pengetahuan.

Fakta Struktural: 164 PTMA Tanpa Pusat Data Terintegrasi

Sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM), kegelisahan ini tidak lagi bersifat teoretis. Secara faktual, hingga hari ini 164 PTMA belum memiliki pusat data terintegrasi yang mampu menjamin keberlanjutan akademik, keamanan informasi, dan kedaulatan digital secara kolektif. Data akademik mulai dari data mahasiswa, dosen, riset, keuangan, hingga sistem pembelajaran tersebar di ratusan server lokal dan platform cloud asing dengan standar keamanan yang berbeda-beda.

Kondisi ini memang tidak lahir dari ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh geografi Indonesia yang rawan bencana, keterbatasan infrastruktur jaringan di banyak daerah, serta ketimpangan kapasitas teknologi antar kampus. Namun menjadikan faktor alam dan infrastruktur sebagai alasan permanen justru berisiko melanggengkan ketertinggalan struktural di era ekonomi berbasis data.

Estimasi konservatif menunjukkan bahwa ratusan miliar rupiah per tahun anggaran PTMA “bocor” ke vendor asing dalam bentuk langganan cloud, LMS, penyimpanan data, dan lisensi perangkat lunak. Ironisnya, investasi ini tidak pernah menghasilkan aset strategis jangka panjang, karena seluruh data tetap berada di bawah kendali pihak eksternal.

Ketika Bencana Alam Menjadi Bencana Digital

Pertanyaan paling kritis yang jarang diajukan adalah ini: apa yang sebenarnya bisa dilakukan 164 PTMA ketika bencana alam terjadi bersamaan dengan kegagalan sistem digital? Ini bukan skenario imajiner. Banjir besar yang berulang kali melanda Aceh dan Sumatera Utara, gempa di Cianjur, hingga pandemi COVID-19 telah menjadi “uji stres” yang brutal bagi ketahanan digital kampus.

Di sejumlah PTMA terdampak banjir, server lokal terendam, jaringan terputus, dan sistem akademik lumpuh. Mahasiswa kehilangan akses pembelajaran, dosen tidak dapat mengunggah nilai, dan data administrasi tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Tanpa disaster recovery system dan pusat data terintegrasi, pemulihan bergantung pada improvisasi darurat bukan sistem yang dirancang.

Dengan perubahan iklim global, frekuensi bencana diproyeksikan meningkat. Tanpa arsitektur digital tahan bencana, PTMA sedang menunggu krisis berikutnya tanpa perisai. Ketergantungan pendidikan tinggi Muhammadiyah pada platform digital asing sesungguhnya menyimpan ancaman nyata yang sering luput dari kesadaran kolektif. Ancaman itu tidak selalu hadir dalam bentuk kegagalan sistem yang kasat mata, tetapi bekerja secara senyap melalui mekanisme hukum, ekonomi, politik, dan privasi. Data akademik ribuan dosen dan ratusan ribu mahasiswa PTMA hari ini tunduk pada rezim hukum asing seperti PATRIOT Act di Amerika Serikat atau GDPR di Eropa. Artinya, di luar kendali institusi, data tersebut dapat diakses, diproses, atau dibatasi sesuai kepentingan hukum dan kebijakan negara lain. Di saat yang sama, risiko ekonomi mengintai melalui kenaikan harga layanan cloud secara sepihak, perubahan skema langganan, hingga penghapusan layanan tertentu tanpa ruang tawar yang adil. Lebih jauh lagi, dinamika geopolitik global membuka kemungkinan pembatasan akses lintas negara, sementara praktik data mining untuk kepentingan komersial terus berlangsung tanpa transparansi penuh. Dalam konteks ini, ketiadaan kedaulatan digital bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman strategis jangka panjang bagi keberlanjutan pendidikan tinggi Muhammadiyah.

Dari perspektif Islam, persoalan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kedaulatan data bukan isu netral dan bebas nilai. Ia terkait langsung dengan amanah, mas’uliyyah, dan prinsip hifdz al-‘ilm menjaga ilmu sebagai bagian dari maqashid syariah. Data akademik bukan sekadar file digital, melainkan representasi ilmu, kerja intelektual, dan masa depan umat. Membiarkannya dikelola tanpa kendali institusional yang berdaulat adalah bentuk kelalaian kolektif yang bertentangan dengan etos keislaman Muhammadiyah. Nilai istiqlal atau kemandirian yang selama ini menjadi ruh gerakan seharusnya tidak berhenti pada wacana ideologis, tetapi diterjemahkan secara konkret dalam kemandirian teknologi dan pengelolaan data.

Kesadaran inilah yang menuntut Muhammadiyah untuk bergerak secara sistematis melalui sebuah peta jalan yang jelas. Tahap pertama, pada periode 2025–2026, harus difokuskan pada konsolidasi dan audit menyeluruh infrastruktur digital seluruh PTMA. Pada fase ini, pembentukan Task Force Kedaulatan Digital di tingkat Pimpinan Pusat menjadi langkah mendesak, disertai studi kelayakan teknis dan finansial yang realistis. Tahap kedua, 2026–2027, diarahkan pada pilot project dengan melibatkan UMAM dan lima hingga sepuluh PTMA besar untuk membangun PTMA Sovereign Cloud, lengkap dengan standar keamanan data berbasis nilai syariah serta pelatihan sumber daya manusia digital di setiap kampus. Tahap ketiga, 2027–2030, menjadi fase implementasi penuh melalui migrasi bertahap seluruh PTMA, pembangunan Disaster Recovery Center di Indonesia dan Malaysia, serta sertifikasi kedaulatan data sebagai penanda kematangan sistem.

Namun roadmap tanpa keberanian eksekusi hanya akan menjadi dokumen normatif. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah nyata yang bersifat mendesak. Pembentukan Task Force Kedaulatan Digital harus dilakukan dalam waktu dekat, alokasi minimal lima persen anggaran pendidikan Muhammadiyah perlu diarahkan secara konsisten untuk infrastruktur digital strategis, dan UMAM harus diberi mandat jelas sebagai pusat riset serta koordinasi teknis internasional. Di saat yang sama, kemitraan teknologi lokal Indonesia–Malaysia harus dibangun secara serius, dan komitmen kolektif perlu ditegaskan melalui deklarasi besar “Muhammadiyah Digital Sovereignty 2030” pada forum tertinggi persyarikatan.

Urgensi ini menjadi semakin nyata ketika kita melihat realitas kampus-kampus PTMA di daerah rawan bencana. Ketergantungan pada server lokal yang ditempatkan di gedung kampus atau pada layanan cloud asing tanpa skema cadangan institusional menjadikan setiap banjir, gempa, atau gangguan listrik sebagai ancaman langsung terhadap nadi akademik. Perkuliahan daring terhenti, data nilai dan administrasi mahasiswa tidak dapat diakses, dan layanan akademik lumpuh tanpa kejelasan waktu pemulihan. Dalam situasi darurat seperti ini, pertanyaan tentang kedaulatan data tidak lagi bersifat ideologis, tetapi sangat praktis dan mendesak: siapa yang bertanggung jawab memulihkan sistem, dan di mana sebenarnya data akademik itu berada?

Masalah ini menjadi jauh lebih serius ketika gangguan lokal bertemu dengan faktor eksternal di luar kendali institusi. Jika pada saat bersamaan terjadi perubahan kebijakan vendor global, gangguan platform internasional, atau pembatasan akses lintas negara, maka PTMA berada dalam posisi nyaris tanpa pilihan. Tanpa pusat data terintegrasi, tanpa arsitektur disaster recovery system yang dirancang secara kolektif, dan tanpa kendali atas infrastruktur digital sendiri, tidak ada mekanisme darurat yang dapat diaktifkan secara mandiri. Dalam banyak kasus, jawabannya memang pahit: nihil.

Banjir yang berulang kali melanda Aceh dan Sumatera Utara seharusnya dibaca sebagai peringatan keras bahwa faktor alam Indonesia yang rawan bencana tidak bisa lagi dipisahkan dari perencanaan infrastruktur digital pendidikan tinggi. Ketika infrastruktur fisik rusak, sistem digital seharusnya menjadi penyangga keberlanjutan akademik. Namun yang terjadi justru sebaliknya: sistem digital ikut runtuh karena dibangun tanpa visi ketahanan bencana. Ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tinggi Muhammadiyah masih terlalu fokus pada aspek akademik dan pedagogik, tetapi mengabaikan fondasi digital yang menopangnya.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Muhammadiyah berisiko menjadi raksasa akademik yang mudah roboh bukan karena kekurangan dosen, mahasiswa, atau gagasan besar, melainkan karena kegagalan membangun kedaulatan data di tengah dunia yang sepenuhnya digerakkan oleh informasi. Di sinilah kolonialisme digital bekerja. Penjajahan tidak lagi datang dengan senjata, tetapi melalui kontrak layanan, algoritma, dan kepemilikan server. Kita merdeka secara ideologis, tetapi bergantung secara digital. Kita mengajarkan amanah, tetapi data umat dikelola tanpa kendali. Kita berbicara tajdid, tetapi fondasi digitalnya diwariskan kepada pihak lain.

Dari sinilah kebaruan gagasan ini lahir: pergeseran paradigma dari pedagogi ke ekosistem. Pendidikan tinggi Muhammadiyah tidak cukup hanya bertanya bagaimana mengajar secara digital, tetapi harus berani menggugat lebih dalam: siapa yang menguasai data kita, dan di mana masa depan institusi ini disimpan. Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, tetapi justru untuk menguatkan. Karena mencintai Muhammadiyah bukan hanya dengan membanggakan jumlah kampus dan mahasiswa, melainkan dengan memastikan bahwa seluruh bangunan intelektualnya berdiri di atas fondasi yang kokoh, berdaulat, dan berkeadilan.

Inilah momentum bagi Muhammadiyah untuk kembali menjadi pelopor bukan hanya dalam dakwah dan pendidikan, tetapi juga dalam kedaulatan digital umat. Bukan untuk melawan globalisasi, melainkan untuk hadir secara bermartabat di dalamnya. Muhammadiyah tidak boleh menjadi tamu di rumah masa depan yang seharusnya ia bangun sendiri. Dan justru karena cinta itulah, kritik ini disampaikan: agar raksasa intelektual bernama Muhammadiyah berdiri tegak, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

"Muhammadiyah pernah berani mendirikan sekolah saat penjajah melarang pribumi berpendidikan. Kini, di era kolonialisme digital, apakah kita masih memiliki keberanian yang sama untuk mendirikan 'sekolah data' kita sendiri? Atau kita akan menjadi generasi yang dikenang sebagai yang menyerahkan kunci masa depan kepada tuan-tuan server asing? Wallahu a'lam."